Minggu, 16 Oktober 2011

Dukun Sihir Harus Bayar Pajak



Dukun sihir Romania, Bratara Buzea (63), yang pernah mendekam di penjara pada masa pemerintahan diktator komunis, Nicolae Ceausescu, saat berbicara dalam sebuah wawancara dengan Associated Press di Mogosoaia, Romania, Rabu (5/1). Menurut undang-undang yang baru, Pemerintah Romania kini juga memajaki praktik dukun sihir.
Banyak orang tidak suka kepada petugas pajak, tetapi sekadar tidak suka. Para dukun sihir Romania, yang marah karena untuk pertama kalinya harus membayar pajak, merencanakan memakai kotoran kucing dan bangkai binatang untuk melakukan guna-guna kepada presiden dan pemerintah.
Sebenarnya tidak hanya dukun sihir yang menjadi pembayar pajak terbaru Romania. Peramal atau ahli nujum juga termasuk, tetapi mereka mungkin telah tahu sebelumnya.
Takhayul adalah urusan yang serius di Romania—negeri dari penguasa abad pertengahan yang menjadi inspirasi kisah ”drakula”—dan telah menjadi bagian dari kebudayaannya selama berabad-abad. Presiden Traian Basescu dan para pembantunya diketahui mengenakan pakaian warna ungu pada hari-hari tertentu, konon untuk menangkal hal buruk.
Dukun-dukun sihir Romania dari timur dan barat akan menuju ke dataran selatan dan Sungai Danube, Kamis ini, untuk mengancam pemerintah dengan guna-guna dan arwah karena undang-undang pajak itu, yang mulai berlaku 1 Januari.
Belasan dukun sihir akan melempar tanaman mandrake yang beracun ke Sungai Danube untuk mengguna-gunai para pejabat pemerintah ”agar nasib buruk menimpa mereka”, kata seorang dukun sihir bernama Alisia. Dia menyebut dirinya dengan satu nama—hal yang biasa di kalangan dukun sihir Romania.
”Undang-undang itu tolol. Apa yang harus dipajaki ketika kami nyaris tak berpenghasilan apa pun?” katanya melalui telepon hari Rabu. ”Para pembuat undang-undang tidak becermin diri, pada banyaknya penghasilan mereka, muslihat mereka; mereka mencuri dan mereka datang pada kami meminta kami mengguna-gunai musuh-musuh mereka.”
Undang-undang yang baru itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan di sebuah negara yang sedang dilanda resesi.
Di masa lalu, profesi yang kurang lumrah seperti dukun sihir, ahli nujum, dan peramal tidak terdaftar dalam peraturan ketenagakerjaan Romania. Mereka yang melakukan pekerjaan itu menggunakan ketiadaan registrasi untuk menghindari membayar pajak pendapatan.
Berdasarkan undang-undang baru itu, seperti pekerja bebas lain, mereka akan membayar 16 persen pajak penghasilan dan memberikan kontribusi pada program kesehatan dan pensiun.
Sebagian orang mengatakan, undang-undang baru itu akan sulit diberlakukan karena pembayaran pada dukun sihir dan ahli nujum biasanya tunai dan relatif kecil sebesar 20 sampai 30 leu (7-10 dollar AS, kurang dari Rp 100.000) setiap konsultasi.
Mircea Geoana, yang kalah dalam pemilu presiden dari Basescu tahun 2009, tampil buruk pada sebuah debat penting, dan kubunya mengatakan itu karena serangan energi negatif dari kubu pesaingnya.
Ratu dukun sihir Bratara Buzea (63), yang dipenjara tahun 1977 karena ilmu sihir di bawah rezim Nicolae Ceausescu, berang terhadap undang-undang baru itu.
Di vilanya di Mogosoaia, sebelah utara Bucharest, hari Rabu, Bratara Buzea mengatakan, dia merencanakan membuat guna-guna dengan menggunakan ramuan kotoran kucing dan bangkai anjing bersama sejumlah dukun sihir.
”Guna-guna saya selalu manjur,” katanya.
Tidak semua dukun sihir mengancam melakukan guna- guna. ”Undang-undang ini sangat baik,” kata Mihaela Minca. ”Itu berarti bahwa bakat magis kita diakui dan saya bisa membuka praktik sendiri.” (AP/DI)

Launching Sensus Pajak Nasional

Jakarta – Menteri Keuangan, Agus D. Martowardojo, didampingi Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany, pagi ini bertempat di Gedung Jakarta International Event & Convention Center (JITEC) Mangga Dua Square, melakukan Launching Sensus Pajak Nasional sebagai satu kegiatan dalam rangka menyempurnakan data atau basis perpajakan yang lebih baik. Acara launching pagi ini menjadi momentum penting agar seluruh masyarakat turut serta memberikan kontribusinya guna meningkatkan kesejahteraan melalui pajak.

Kemenkeu terbitkan peraturan "tax holiday"


Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) yang berlaku sejak 15 Agustus 2011.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak NE Fatimah dalam keterangannya menyebutkan ketentuan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.011/2011.

"Peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka mendukung pengembangan industri dalam negeri," ujarnya.

Sindu Malik Bukan Pegawai Ditjen Pajak

Jakarta - Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media massa akhir-akhir ini yang menyebutkan bahwa Saudara Sindu Malik, terkait kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah mantan Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, dengan ini kami nyatakan bahwa Saudara Sindu Malik tidak pernah bekerja sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Di dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak tidak terdapat jabatan dengan nama Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.